Daftar Blog Saya

Kab. Bandung/Barat

Kepala SMPN I Soreang, H. Karso
Bantah Terima 'Fee' Penjualan Buku LKS

Kab. Bandung, INA-INA 
         MAKSUD pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan bersih dari segala pungutan yang membebankan siswa dan orang tua siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) rupanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para penyelenggara pendidikan (Kepala Sekolah dan Guru) di masyarakat.
           Beberapa oknum Kepsek dan guru masih merasa tidak rela apabila siswa dan orang tua siswa harus bebas dari segala biaya sekolah, hal ini terbukti masih banyak biaya sekolah yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa dengan dalih, yang bermacam-macam agar mendapat pembenaran dengan terus mengutak atik bentuk kebijakan yang tidak populis. 
          Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Soreang Kab. Bandung, para orangtua siswa mengeluh dengan adanya penjualan buku Lembaran Kerja Siswa (LKS) yang membebaninnya.
          Menurut salah seorang orangtua siswa yang enggan disebutkan nama-nya mengatakan bahwa penjualan buku LKS tersebut dikoordinir oleh guru dan harganyapun mahal, ini sangat memberatkan bagi saya. Bayangkan saja, tiap semester siswa harus membeli buku LKS sebanyak 12 ek-semplar dengan harga mencapai Rp. 96.000,- s.d Rp.105.000,-,” ungkap orangtua siswa.
        Masih menurutnya bahwa Kepala Sekolah dan guru yang mengkoordinirnya mendapatkan ‘fee’ (komisi) dari percetakan/penerbit buku LKS tersebut. Dalam satu tahun, pembelian buku LKS 2 kali setiap semester. Orang tua murid umumnya kurang setuju dengan adanya kewajiban membeli LKS tersebut, dan bahkan dengan belum terbelinya LKS, anak-anak merasa enggan untuk masuk sekolah karena merasa malu dan minder, apalagi setiap masuk ada absensi siapa yang sudah beli dan siapa yang belum beli yang dilakukan  oleh oknum guru.
         Padahal demi menjamin terlaksananya program wajib belajar sembilan tahun, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan fasilitas kepada anak usia sekolah yang mau sekolah, dengan meluncurkan berbagai bantuan seperti; BOS buku pusat yang disatukan dengan BOS buku Propinsi BOS APBD, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan bantuan transportasi bagi siswa yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah, dan bantuan lainya. Mesti-nya, gurulah yang harus membuat LKS tersebut sebagai bahan pengajaran kepada siswa-siswinya agar tidak menjadi be-ban bagi orang tua siswa atau bisa di musyawarahkan dulu dengan orang tua siswa, karena tidak semestinya pembuatan LKS diarahkan kesalah satu penerbit/ percetakan terkecuali ada bisnis terselubung diantara keduannya.
         Ketika ditanyakan hal ini ke salah seorang guru di SMPN I Soreang mengatakan tidak benar kalau bisnis yang menguntungkan bagi pihak guru, “ Tadinya untuk mempermudah mengajar saja dan bagi yang tidak punya LKS otomatis harus menulis, dan saya tidak memaksa anak-anak untuk membeli buku LKS,sama halnya dengan jawaban kepala Sekolah SMPN I Soreang,H. Karso yang mengatakan,” Saya tidak punya keuntungan sepeserpun dari bisnis LKS ini katanya, jadi buat apa kepala sekolah dan guru mengarahkan siswanya untuk membeli LKS ke salah satu tempat atau kesalah satu penerbit ?,” Ujarnya.
         Dengan dalih memiliki buku LKS bukan merupakan kewajiban bagi siswa, akan tetapi perlu diingat selalu terjadi, ketika siswa duduk di kelas, lalu dalam pembukannya guru berkata” Buka LKS Halaman sekian ……,” Jelasnya.
    Ironis sekali, pemerintah sudah memfasilitasi semua kebutuhan sekolah supaya siswa bersekolah gratis, tetapi setelah bersekolah tetap saja masih banyak pengeluaran yang ter-paksa dikeluarkan oleh siswa, dan hal ini hanya semata untuk penghasilan tambahan yang masuk di kocel mereka. Dengan kejadian ini apakah pihak-pihak terkait khususnya dinas pen-didikan akan tutup mata, dan tutup telinga?,” Lanjutnya. Oteu/Wawan H            
     
Meski Diduga Terlibat Pembunuhan Kades Roni Divonis Ringan
“Usut Tuntas Dugaan Praktek Mafia Hukum 
Di PN Bale Bandung”

              Kab. Bandung, INA-INA.
              Meskipun telah tebukti terlibat didalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia atasnama Ace warga Kampung Cianjing, Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, namun vonis yang di jatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dirasakan sangat melukai rasa keadilan di masyarakat, hanya dengan memvonis delapan bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama sepuluh bulan penjara. 
             Menurut rumor yang berkembang di masyarakat saat ini. bebasnya Kades Cinanggela, Roni tidak terlepas dari adanya dugaan praktek mafia hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dari informasi yang berhasil dihimpun Indonesia Indonesia dilapangan menyebutkan bahwa Nuning, SH, JPU Kejari Bale Bandung yang mendakwa Kades Roni hanya tendensi dengan pasal 170 sedangkan pasal 351 diduga sengaja dihilangkan agar didalam dakwaan dan tuntutan tidak memberatkan terdakwa sedangkan bukti hasil visum at refertum atas nama Ace yang konon katanya diperoleh dari RSUD Majalaya hanya menerangkan bahwa korban meninggal dunia diakibatkan sakit bukan akibat adanya hantaman benda tumpul ataupun tajam meskipun relitanya Ace dibantai oleh Kepala Desa Cinanggela yang dibantu warga akibat adanya kasus perselingkuhan antara sang kades dengan istri korban, kasus ini menurut warga yang enggan di tulis jatidirinya menceritakan, bermula dari datangnya Ace ke rumah Roni (Kades-Red) untuk meminta pertanggungjawaban sang kades yang telah menzinahi istrinya, namun Roni tetap saja enggan dan tidak bersedia menemui Ace karena malu, menunggu beberapa lama namun tidak ada tanggapan dari sang kades akhirnya kesabaran Ace sirna dengan berbekal batu Ace melempar rumah roni namun bersamaan dengan itu sang kades keluar dan berteriak bahwa Ace adalah pencuri yang hendak masuk kerumahnya, kontan saja mendengar teriakan sang kades warga yang lainnya turut membantu Roni menghajar Ace hingga akhirnya korban tewas.
             Namun anehnya ketika Indonesia Indonesia menemui Deni Barkah, Kasi Rekam Medis RSUD Majalaya Ia menuturkan bahwa RSUD Majalaya tidak pernah mengeluarkan Visum at Refertum atas nama Ace warga Kp. Cianjing, Desa Cinanggela Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung sedangkan Kepala Seksi Pidana Umum, Rully, SH akan segera memanggil Jaksa yang bersangkutan karena dirinya baru menjabat Kasi Pidum selama tiga bulan dan tidak mengetahui kasus yang sebenarnya“nanti saja saya akan panggil jaksanya dan masalah dakwaan atau tuntutan pihak kejaksaan berdasarkan SPDP dari pihak Kepolisian”, kata Rully singkat, juga ketika Indonesia Indonesia menemui Panitera Muda Pidana, Agus Suhendar, SH, yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat.
             Bukan hanya kasus pembunuhan semata yang melibatkan banyak pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Rumah Sakit yang akan di konfirmasi sehingga kasus ini diharapkan akan segera menemui titik terang dan diketahui bahwa siapa saja oknum yang bermain didalamnya akan segera terbongkar, namun Indonesia Indonesia akan mengupasnya lebih lanjut mengenai adanya indikasi korupsi dana bantuan gempa di Desa Cinanggela Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh oknum Sekertaris Desa dan Pokmas serta sang Kades Roni. (Asep DR)