Wakil Gubernur Banten, H. Rano Karno :

“Segera Realisasikan Rumah Sakit Rujukan 
Dan Politeknik Kesehatan Banten”

Banten, INA-INA.

      WAKIL Gubernur Banten, H. Rano Karno menegaskan agar Dinas Kesehatan Banten segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Rujukan, supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Banten bisa lebih optimal.
        “Semua program yang akan di laksanakan Dinas Kesehatan Banten agar memperhatikan masalah lingkungan. Ini menjadi komitmen bersama dalam upaya menghindari Banten dari bencana alam," tegas Rano.
   Lebih lanjut Rano mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berupaya meningkatkan sum-ber daya manusia bidang kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama untuk daerah-daerah terpencil.
   “Saya sangat menyambut baik rencana Dinkes Banten untuk mendirikan politeknik kesehatan”, ucap rano, usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Ke-sehatan Provinsi Banten, belum lama ini.
      Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr.H. Djadja B Suhardja S, MPH., menjelaskan, Dinas Kesehatan Banten membutuhkan anggaran sekitar Rp.400 miliar, untuk mem-bangun Rumah Sakit (RS) Rujukan Tipe B yang saat ini masih da-lam proses pembangunan.
    "Sampai saat ini anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut sekitar Rp. 280 miliar. Kebutuhannya hingga bisa beroperasi pada awal 2013 sekitar Rp.400 miliar," ucap Djaja, di Serang, beberapa waktu lalu.
     Lebih jauh Djadja mengatakan, pihaknya menargetkan pada awal 2013 RS Rujukan Provinsi Banten tersebut sudah bisa beroperasi, mengingat pada tahun 2012 masih pada tahap penyelesaian dan melengkapi peralatannya. RS rujukan yang saat ini dalam penyempurnaan tersebut direncanakan berkapasitas sekitar 300 tempat tidur atau tempat perawatan. “Rumah sakit yang dibangun lima lantai tersebut nantinya akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan untuk penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa ditangani rumah sakit di daerah”, imbuhnya.
      "RS Rujukan Banten akan melayani penyakit spesialis dan rencananya akan menggratiskan pasien bagi warga Banten yang tidak mampu. ”Rencananya warga Banten yang berobat dan kondisi perekonomiannya kurang mampu, akan digratiskan, tegas Djadja.
     Djaja menambahkan, nanti di butuhkan sekitar 300 orang tenaga medis untuk operasional rumah sakit tersebut, untuk menunjangnya rencana kedepan, Dinkes Banten juga akan membuat perguruan tinggi Politehnik Kesehatan, sebagai sarana pendukung untuk memperbaiki sumber daya manusia di RS Rujukan Banten,” tutupnya. Tim R

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten:

Rekomendasi BPK RI Tidak Temukan Kerugian Negara 

Dr. H. Djadja Buddy Suhardja S, MPH

Banten, INA-INA.

     Salah satu “berkah” perubahan politik yang kita alami pasca reformasi , adalah muncul dan berkembang pesatnya Organisasi buruh, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa, serta partai politik, baik dari ditingkat nasional, maupun local. Mereka tumbuh dan berkembang bagai jamur di musim hujan, secara pribadi maupun kelompok begitu bersemangat untuk untuk berekspresi.
    Dalam demokrasi yang terbuka dan transparan, LSM berperan sebagai penghubung dan penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili oleh partai politik dan ormas. Demikian pula dalam kaitan dengan advokasi non-partisan, LSM melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan public, khususnya dibidang korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).
     Disamping itu ada pula peran lain LSM, yakni menyediakan jasa pelayanan (sosial) kepada masyarakat, yang merupakan fungsi tambahan dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Bentuk kegiatan LSM dalam peran sebagai penyedia pelayanan ini bisa sangat beragam, mulai dari penyaluran sembako, pendidikan dan pelatihan non-formal, sampai bantuan hukum. LSM juga bisa bertindak sebagai “agen pembangunan” yang bersama-sama masyarakat, melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, seperti dalam pelestarian lingkungan hidup, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan peran serta kaum perempuan, dan yang lainnya.
     Tak terkecuali daerah lain, di Provinsi Banten tumbuh dan berkembang sangat pesat, untuk mengawal setiap kebijakan birokrasi. Dari beberapa LSM yang ada, Badan Peneliti Independen (BPI) dan Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) Banten berkomitmen memberantas dan mengungkap korupsi yang ada di delapan wilayah kota / kabupaten di Provinsi Banten, hal ini diungkapkan Ketua Umum Badan Peneliti Independen (BPI) Rahmad Sukendar, pada press (24/1) lalu.
     Rahmad mengatakan, pada 2011 lalu BPI sudah melaporkan tiga kasus dugaan korupsi yang ada di Banten, dengan kerugian hingga puluhan miliar, diantaranya pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Banten tahun anggaran 2010 dan pembangunan sport centre. “Ketiga kasus ini sudah kami laporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, tegas Rahmad, tanpa merinci berapa nilai nominalnya.
    Sementara itu, Gubernur LIRA Banten Guiseppe Kapojos, menegaskan, “LIRA akan mengawal kasus korupsi dan membantu BPI dalam menuntaskan kasus yang merugikan Negara di Provinsi Banten”, ucapnya.
    Ketika dimintai keterangan tentang adanya dugaan korupsi pada instansinya, yang diutarakan beberapa elemen LSM yang dimuat dibeberapa media masa beberapa waktu laulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr. H. Djadja Buddy Suhardja S, MPH., diruang kerjanya mengatakan, suatu hal yang wajar sebagai kipprahnya, lembaga swadaya ma­syarakat (LSM) memberikan control social kepada birokrasi (pemerintahan). LSM diharapkan dapat memberi kon­­tribusi positif bagi pemba­ngunan daerah, serta dapat menjadi mitra pemerintah. Demikian pula dengan media massa, baik cetak maupun elektronik, seiring lahirnya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada era keterbukaan informasi seperti saat ini, media massa diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, dengan menyajikan berita secara berimbang.
      Menjawab Konfirmasi yang diajukan Tabloid Indonesia Indonesia, tentang dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja menjelaskan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp5.3 miliar ke kas Negara. Rekomendasi BPK itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No. 34.a/LHP/VVII/ SRG/05/2010 tanggal 31 Mei 2010, yang diserahkan kepada DPRD Provinsi Banten pada tanggal 24 Juni 2010.
     Lebih lanjut Djadja menuturkan, rekomendasi dari hasil audit BPK RI pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus tahun 2009, yang jumlahnya 150 item, dengan volume item bervariatif satu sampai 20 buah, ditemukan kemahalan harga, dan selisihnya harus dikembalikan pada negara. Sesuai dengan UU Nomor 15/2004 tentang BPK, Dinas Kesehatan wajib menindaklanjuti, memberikan jawaban atau penjelasan maksimal 60 hari setelah rekomendasi diterima, apabila tidak selesai dalam kurun waktu tersebut (60 hari), BPK akan akan menundaklanjutinya secara hukum kepada kejaksaan karena dinilai telah merugikan negara.
     “Perlu dicatat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam kurun waktu 20 hari dari rekomendasi BPK tersebut diterima, kami telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Negara”, Tegas Djadja berapi-api. Begitu rekomendasi BPK diterima, kami langsung melakukan tindakan tegas berupa mengeluarkan surat teguran bernomor 900/2484.a/Kes/VII/2010, tanggal 8 juli 2010 kepada panitia pengadaan dan PPTK, serta petugas penyimpan barang. Disamping itu kami juga memberikan surat kepada para rekanan pengadaan yang menangani proyek tersebut bernomor 900/2368.a/Kes/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010. Inti dari surat tersebut menjelaskan terdapat kemahalan harga dan mereka (rekanan) harus mengembalikan selisih dari nilainya kepada Negara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, dan selanjutnya salinan bukti setor akan diserahkan pada mereka, tambahnya.
   Djadja menambahkan, setelah pihak ketiga (rekanan) menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan cara mengembalikan selisih dari kemahalan harga tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Banten yang juga selaku kuasa pengguna anggaran, melaporkan hasil dari tindak lanjut LHP BPK RI ini kepada Kepala Inspektorat Provinsi Banten yang ditembuskan kepada Ibu Gubernur Banten ( sebagai laporan ) dan Sekda Provinsi Banten. Alhamdulillah sesuai Rekomendasi BPK yang berdasarkan kepada UU 15/2004 tentang BPK, Tidak Ditemukan Kerugian Negara pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus tahun 2009, karena dalam kurun dua minggu kami telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut.
     Djaja menegaskan, secara internal pada masa yang akan datang kejadian ini agar tidak terulang lagi, selain itu penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) oleh panitia pengadaan harus lebih cermat dengan melakukan survey pasar yang akurat terhadap lebih banyak lagi sole agent alat kesehatan, sehingga didapatkan harga yang lebih murah dan kualitas terjaga serta lebih kompetitif. “Khusus buat rekan-rekan media massa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus dalam bidang korupsi, saya haturkan terimakasih atas pemberitaan dan kotrol terhadap birokrasi (pemerintah) Banten, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi. “Kedepan LSM diharapkan dapat memberi kon­­tribusi positif dan santun bagi pemba­ngunan daerah, serta dapat menjadi mitra pemerintah. Demikian pula dengan media massa, baik cetak maupun elektronik, pada era keterbukaan informasi seperti saat ini, semoga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menyajikan berita santun dan berimbang, seperti yang telah saya ulas diawal pembicaraan tadi, harap Djadja. TIM R .

CATATAN KUNJUNGAN KERJA BANLEG DPRD JABAR KE SUMBAR

          Untuk mendalami pembahasan prolegda Provinsi Jawa Barat tahun 2011, Badan legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan kujungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. Pilihan provinsi tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan adannya perkembangan yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektik terutama dalam pengaturan SOTK dan TUPOKSI lembaga dalam pemerintahan provinsi, disamping itu Banleg juga ingin mendalami peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan lembaga penjamin kredit yang juga akan dibahas pada tahun ini, disamping beberapa masukan yang bekaitan dengan peran serta dalam Askrida, Perlindungan Hak Cipta, Haki dan warisan budaya lokal yang perlu dilindungi, serta bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya, kaitan dengan persoalan tanah ulayat, berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di Sumatera Barat. Hal tersebut merupakan Catatan Kunjungan Kerja Banleg DPRD Jabar Ke Sumbar ditulis oleh Yusuf Puadz, Anggota Banleg DPRD Jabar.
         Berkaitan dengan pembahasan prolegda antara banleg dikedua provinsi tersebut agak berbeda dimana peran banleg di Jawa Barat lebih banyak berperan, sedangkan banleg di Sumatera Barat perannya agak dibatasi dalam menentukan atau membulatkan prolegda. Karena memang belum ada aturan yang jelas dalam pengelolaan peraturan daerah tidak seperti di Jawa Barat sudah memiliki Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang pengelolaan prolegda.
         Beberapa hal yang kita dapat dalam kunjungan kerja tersebut antara lain :
      1. Bahwa Sumatera Barat merupakan Provinsi yang menyetorkan penyertaan modal yang terbesar di PT Asuransi Bangun askrida sehingga diperoleh keuntungan yang terbesar dari lembaga tersebut ,ini dapat dijadikan pertimbangan Jawa Barat dalam membahas tentang Perda Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang akan dibahas tahun 2011.
     2. Berkaitan dengan semangat penghargaan dan perlindungan warisan budaya dan keragaman kekayaan budaya sumatera barat lebih mengedepankan persoalan tersebut , terutama dalam visi dan misi serta tercantum dalam RPJMD dan RPJPD.
      3. Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan mungki n sangat berbeda karena leih banyak peran pemangku adat disana, namun kelihatannya sudah ada pergeseran kearah penyesuaian dengan system yang diterapkan dalam mengelolaan pemerintahan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
      4. Sekaitan pemanfaatan tanah adat/ulayat yag tentunya secara turun temurun menjadi tanah adat dan sangat sulit dalam pengeloaan untuk kepentingan pembangunan di bidang investasi ternyata sudah ada perubahan pengelolaan tanah ulayat untuk kepentingan investasi di Sumatera Barat. Ini termasuk untuk pengelolaan pertambangan.
     5. Berkenaan dengan pembangunan mental spiritual dengan kearifan lokal dan pengaruh Islam yang cukup kuat Sumatera Barat telah menerapkan Peraturan Daerah Untuk mewajibkan membaca Al Quran bagi masyarakat muslim, hal ini tentu sangat bermanfaat untuk lebih menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan AL Quran.
     6. Sedangkan pengembangan Pariwisata, masih belum signifikan terutama akibat gempa bumi tahun 2010, tetapi patut ditiru semangat orang Minang untuk maju dan berkembang di semua sector ada yang perlu kita pelajari walau dalam keterbatasan dana dan sumberdaya manusia sarana dan prasarana.
      7. Salah satu yang berhubungan dengan rencana prolegda 2011 tentang lembaga penjamin kredit di Sumbar dalam upaya pemberdayaan ekonomi baik koperasi usaha mikro kecil dan menengah Sumbar telah memiliki Peraturan daerah tentang lembaga penjamin kredit sehingga lebih memaksimalkan pengelolaan pemanfaatan bantuan bantuan keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan terutama dibidang peningkatan daya beli da peningkatan roda ekonomi.
     Semoga perjalanan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Jawa Barat ke depan.

Ketua DPD APERSI Jabar Dra. Hj. Ainoor Kardiman

“Memberdayakan Pengembang Secara Maksimal"

Bandung, INA-INA
          HAL TERBESIT ketika berbincang-bincang dengan sosok ibu tiga orang anak yang punya banyak sekali kesibukan. Ia manfaatkan kemampuan dirinya untuk terjun dalam bidang bisnis perumahan, dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, ia mampu mengubah masalah hingga berujung pada kesuksesan.
           Dra. Hj. Ainoor Kardiman, Praktisi di bidangan RsH (Rumah Sehat Sederhana), melalui perusaha-an PT. Widia Asriguna yang dibang-un dari bawah bersama suami tercintanya Ir. H. A. Kardiman sekitar 17 tahun lalu. Hj. Ainoor telah melewati berbagai masa sulit dan juga masa keemasan. Itulah yang membuatnya menjadi matang didunia bisnis perumahan, walaupun bisnis RsH tidak menjanjikan keuntungan yang besar karena didalamnya terkandung muatan sosial, tapi beliau tetap konsisten dan terjun langsung dalam usaha ini. Pemerintah pun tidak menutup mata akan fakta ini, oleh sebab itu salah satu proyek beliau di resmikan oleh Ir. Akbar Tanjung ketika itu menjabat sebagai Menpera. Ini adalah salahsatu bukti penghargaan atas prestasi beliau dibidang perumahan RsH.
          Maka pantaslah beliau sekarang ini, dipercaya rekan-rekannya untuk memimpin DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia) Jawa Barat, dengan harapan dapat membagi pengalaman dengan rekan-rekan anggota APERSI sehingga pengalaman-pengalaman beliau dapat bermanfaat untuk kemajuan usaha. Menjadikan APERSI Jawa Barat solid, sehingga mampu memberikan “kemanfaatan” bagi seluruh anggota. Meningkatkan kinerja organisasi, sebagai wahana membangun citra dan integritas organisasi sebagai wadah pelaku bisnis perumahan dan permukiman sederhana yang bermoral dan profesional. Membangun jaringan kerja dengan stakehol-der disektor perumahan dan permukiman sebagai mitra yang sejajar.
        Sosok pemimpin yang sudah terlihat dari sejak kecil ini memiliki jiwa sosial dan agama yang kuat. Hal itulah yang membuatnya seimbang. Meskipun begitu, ia berpendapat terdapat korelasi yang bisa disimpulkan bahwa secara manajemen setiap individu memiliki kemampuan untuk berusaha dan lebih baik lagi ketika dihadapkan kepada sebuah persoalan. Dalam mengerjakan usaha yang ada di depan mata ditangani secara serius. Hingga saat ini, kiatnya dalam menjalani bidang usaha tak hanya ingin sekedar berjalan ditempat. “Melalui visi dan misinya yaitu mengembangkan APERSI Jawa Barat, untuk mencapai kemandirian setiap pengembang anggota Apersi Jawa Barat, sekaligus pemenuhan kebutuhan rumah sederhana yang sehat, layak huni dan bermartabat bagi masyarakat di Jawa Barat,” dari visi dan misi tersebut, kita tidak perlu banyak bicara, yang penting bukti guna mengembangkan bahtera Apersi Jawa Barat ke depan yang visioner dan berdaya guna bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya para anggotanya, dan sudah barang tentu untuk dapat mewujudkan tekad ter-sebut, diperlukan dukungan semua pihak pemangku kepentingan di sektor perumahan khususnya rekan-rekan perumahan,” ungkap Hj. Ainoor yang juga Direktur PT. Widia Asriguna kepada Indonesia-Indonesia di Sekretariat DPD APERSI Jabar, Jalan Parakan Ayu II Bandung, belum lama ini.
          Hj. Ainoor mengawali karirnya di SMAK-BPPK Bandung pada Tahun 1974 sampai dengan 1982 sebagai seorang karyawan, kemudian karirnya diteruskan sebagai Kepala Tata Usaha sampai akhirnya pindah ke Yayasan BPI dan pensiun tahun 2006, sebelum pensiunpun, telah aktif di Organisasi APERSI sejak tahun 1998, dengan menduduki posisi sebagai pengurus harian dan Jabatan dalam kepengurusan DPD APERSI Jawa Barat yang pernah pula dilalui adalah Ketua Korwil I, Wakil Ketua II, sekretaris dan sampai menduduki jabatan sebagai Ketua DPD APERSI Jawa Barat periode 2007-2010,” tutur wanita berparas cantik nan keibuan ini bertekad untuk selalu solid dan kuat, sehingga tanggap dan mampu memberdayakan pengembang anggotanya secara maksimal. Edwandi

Ketua DPD APERSI Jabar, Dra.Hj. Ainoor Kardiman :

“Iklim Usaha Perumahan Di Jabar Belum Begitu Optimal”

            Bandung, INA-INA
           DEWAN Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Provinsi Jawa Barat berdiri sejak tahun 1998, dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Namun demikian, eksistensi pengembangan anggota APERSI dalam memberikan partisipasi pada pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya RS dan RSH bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah (MBM/MBR) setiap tahun terus meningkat. Bahwa partisipasi tersebut dapat terwujud berkat kebijakan pemerintah yang konsisiten, serta dukungan seluruh stakeholder di bidang perumahan dan permukiman, sehingga problematika yang terjadi dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD APERSI Jawa Barat, Dra. Hj. Ainoor Kardiman yang didampingi oleh Bendahara DPD APERSI Jabar Dra. Rahayu, ketika ditemui Indonesia-Indonesia, di Bandung, (13/7) lalu.
          Lebih lanjut Hj. Ainoor menerangkan bahwa memasuki tahun 2010, iklim usaha pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah Jawa Barat, belum begitu optimal, sehingga masih terjadi baclog dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini disebabkan antara lain, karena daya beli masyarakat yang masih rendah, hambatan lainnya masih seputar peijinan dimana pelayanan satu atap yang berprinsip mudah, cepat dan murah belum dapat sepenuhnya direalisasikan untuk semua daerah kabupaten dan kota se-provinsi Jawa Barat, sedangkan permasalahan listrik belum adanya sosialisasi mengenai juklak, juknis, biaya serta waktu penyelesaiannya, namun demikian tetap dirasakan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan perumahan RsH dengan memberikan bantuan-bantu-an berupa bantuan sarana dan prasa-rana bagi pengembang yang memba-ngun perumahan sederhana, sehingga diharapkan harga rumah tidak melonjak naik walaupun harga bahan bangunan naik. Karena bantuan dan dukungan dari pemerintah selama ini sangat dirasakan pengaruhnya bagi seluruh pengembang yang membangun perumahan RsH di wilayah Jawa Barat, maka masih sangat di harapkan bantuan, dukungan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pembangunan perumahan khususnya RsH dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang,” ujar Hj. Ainor.
          Hj. Ainor menambahkan bahwa anggota DPD APERSI Jabar mengalami peningkatan, yang sebelumnya hanya berjumlah 120 peng-embang, sekarang sudah mencapai 200 pengembang. DPD APERSI Jabar hingga Juli, telah membangun sekitar 9.000 unit RSH dari target 18.000 unit yang dicanangkan pada 2010.
           Sementara itu, Bendahara DPD APERSI Jabar Dra. Rahayu mengungkapkan bahwa DPD APERSI Jabar akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-III. Sebagai wujud dinamika perkembangan sebuah organi-sasi, maka pada setiap menutup akhir masa bakti, dilakukan kegiatan permusyawaratan yang merupakan ajang bagi pengurus yang akan mengakhiri masa baktinya untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya selama melaksanakan tugasnya sebagai pengurus DPD.
         Rahayu menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar APERSI, musyawarah daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat daerah masing-masing dan diadakan sekali 3 tahun, dewan wewenang menetapkan program umum organisasi di daerah, menetetpakna rencana kerja daerah tiga tahunan sebagai penjabaran program umum nasional organisasi, menilai laporan pertanggungjawaban DPD, menerima pengunduran diri DPD serta memilih dan menetapkan DPD masa bakti berikut, menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan Munas, peraturan organisai, keputusan DPP.
           Rahayu juga mengatakan bahwa MUSDA Ke-III DPD APERSI Jawa Barat, sarat dimuati dengan pesan-pesan perjuangan untuk tetap menjaga agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman tetap dapat berjalan dengan cepat, sehingga dapat meng-urangi backlog (kesenjangan) penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Oleh Karena itu, DPD APERSI Provinsi Jawa Barat, terus mendorong peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se- Jawa Barat dalam rangka melaksanakan hak kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan rumah bagi rakyat sesuai dengan amanah PP No. 38 Tahun 2007.
          Dra. Rahayu menyatakan bahwa Musda Ke-III Apersi Jabar akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2010, bertempat di Hotel Horison Bandung. Penyelenggaran MUSDA ini, untuk melakukan penyesuaian pola gerak dan langkah organisasi dengan kebijakan baru pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat, memberikan arah kepada pengembang anggotanya dalam melaksanakan peran serta pada pembangunan perumahan rakyat sesuai kebijakan Pemerintah, dan sebagai pemenuhan terhadap konstitusi organisasi. MUSDA Ke III APERSI Jabar ini, dengan tema pokok : Optimalisasi kemitraan APERSI Jabar dengan seluruh stake-holders dalam rangka percepatan pembangunan RSH yang ramah lingkungan, sedangkan sub temanya yaitu APERSI Jawa Barat mendukung maksimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan perumahan RsH di wilayah Jawa Barat.
            Menurut Dra. Rahayu, untuk memperkaya masukan dalam kerangka penyusunan program kerja maupun pembekalan kepada para pengembang, maka dalam kesempatan Musda tersebut, diselenggarakan pula diskusi panel dengan menghadirkan pembicara/nara sumber yaitu Menteri Perumahan Rakyat, dengan topik pembahasan tentang Target Pembangunan perumahan rakyat pada RPJM 2010 2015, dan kebijakan pembiayaan perumahan rakyat melalui fasilitas likuiditas. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan topic pembahasan tentang, Kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam memberikan kemudahan guna mendorong partisipasi pengembang untuk merealisasikan target pembangunan perumahan rakyat di Jawa Barat. General Manager PLN Regional Jawa Barat dan Banten, dengan topic bahasan tentang dukungan pa-sokan listrik yang mudah, cepat dan murah dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat di Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. BANK BTN (Persero), dengan topic bahasan tentang pengenalan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas (FL). M. Edwandi

Ketua DPC HISWANA MIGAS Bandung-Sumedang, Brigjen TNI (Purn) Drs. H. Sjahlan Idris, Psi :

Ledakan Tabung Elpiji, Akibat Kualitas Regulator, Slang Kurang Baik

            Bandung, INA-INA.
           UNTUK mensosialisasikan elpiji 3 kg yang saat ini sedang marak-maraknya timbul masalah di masyarakat sehingga kami juga sebagai Hiswana menyampaikan kepada agen-agen yang berada di wilayah kerja Bandung-Sumedang untuk mengecek masalah kualitas tabung. Kalau tabung itu tidak layak dipasarkan, kita harap-kan dapat diganti oleh Pertamina. Tetapi kalau kita amati kejadian-kejadian saat ini, sebetulnya masalah ledakan itu bukan bersumber dari tabung, tetapi dari asesorisnya, diantaranya regulator, slang dan sosiali-sasi kepada masyarakat pemakai itu kelihatannya kurang tertib. Hal itu diungkapkan Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Bandung-Sumedang, Brigjen TNI (Purn) Drs. H. Sjahlan Idris, Psi kepada Indonesia-Indonesia di ruang kerjanya Kantor HISWANA MIGAS Bandung Sumedang, (8/7) lalu.
            H. Sjahlan Idris menyatakan, jadi waktu konversi ini akan dilaksanakan dari minyak tanah ke elpiji, sebetulnya ada consultant yang di tunjuk oleh pertamina untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan elpiji 3 kg yang aman. “Nah, seberapa jauh ini terlaksana sehingga ujung-ujungnya pada saat ini timbul masalah padahal sebelum elpiji 3 kg dipasarkan atau diadakan konversi, jarang sekali terdengar ledak sana, ledak sini atau menjadi masalah di lingkungan masyarakat, tapi setelah yang 3 kg ini, timbul masalah, pada umumnya rata-rata bersumber dari asesoris yang ada dari elpiji itu sendiri. Sedangkan tabungnya sudah mempunyai suatu kekuatan yang cukup standar,” ujarnya.
            Jadi yang kita amati saat ini, menurut H. Sjahlan, bukan tabu-ngnya yang meledak, tetapi akibat kebocoran yang diakibatkan oleh slang dan regulator disam-ping penggunanya yang belum terbiasa. “Memang ada sesuatu pandangan bahwa kualitas tabung itu sudah tidak standar, sehingga sekarang ini dihembuskan yang boleh beredar itu tabung yang berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia), tetapi apakah tabung yang sudah keluar itu sudah berlabel SNI semua, itu tanda Tanya juga gitu. Seber-apa jauh? Kenapa ini dipersoalkan? Karena pada saat konversi itu kelihatannya suatu 'usaha dadakan' yang tujuannya untuk penghematan uang negara agar dapat diselamatkan sekian triliun, saya lupa berapa triliun. Nah, dari situ sebetulnya, awalnya,” tutur Wakil Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) se-Jawa Barat.
            Sehingga, lanjut H. Sjahlan, suatu sikap yang dadakan ini ke-lihatannya tidak disikapi dengan suatu ketertiban bagaimana caranya untuk mensosialisasikan secara baik. Siapa yang terima itu harus jelas. Inilah akibat dari suatu kebijakan yang kelihatannya perlu kita kaji kembali seberapa jauh, karena apa yang kita dengar saat ini seperti dari Koran saya dengar bahwa dari dinas perdagangan, dinas perindustrian, bagi tabung yang tidak memiliki label SNI akan ditarik dari pasar.
           “Persoalannya kalau seandainya tabung itu mencapai jumlah yang cukup besar tidak berlabel SNI akan ditarik, dan akan berpengaruh kepada para konsumen. Akhirnya elpiji 3 kg itu akan hilang dari pasar karena tabungnya akan ditarik semua. Nah, sekarang dari pihak Hiswana Migas sedang mengusulkan ke tingkat pusat untuk berkoordinasi dengan Pertamina manakala terjadi tabung yang tidak sesuai dengan standar, maka Pertamina harus mampu mengganti tabung yang beredar,” ujarnya.
           Bapak murah senyum yang juga Ketua Umum Perpesi (Persatuan Pegolf Senior Indonesia) Jawa Barat ini mengatakan, karena pada prinsipnya tabung-tabung elpiji 3 kg ini yang dimiliki oleh para agen itu sumbernya adalah dari pertamina. “Saya minta kepada agen untuk mengecek supaya disortir sehingga nanti kalau seandainya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka itu harus dipilah untuk kita minta ganti kepada pertamina. Itu yang sedang kita lakukan saat ini.
            Ketika ditanyakan tentang perijinan agen elpiji? H. Sjahlan berkomentar, “ijinnya dari pertamina dan Hiswana sebagai agen dan anggota Hiswana. Karena dulu gini, menurut kebijakan konversi yang menjadi agen itu otomatis mereka dulu yang jadi pengusaha minyak tanah. Kalau diistilahkan dengan adanya konversi minyak tanah ke elpiji, jadi yang menjadi agen elpiji adalah agen min-yak tanah yang saat itu bergerak di bidang minyak tanah. Dari situ mun-cullah kebijakan-kebijakan yang lain bagi agen yang akan menjadi agen itu harus beli kepada Pertamina sebanyak 5 ribu sampai dengan 6 ribu. Harga per tabungnya saya lupa, tetapi itu ada harga ketentuan yang sudah ditetapkan Pertamina. Kalau dia mampu beli, baru dia diangkat jadi agen, kalau dia tidak beli, tidak boleh. Undang-Undangnya nggak ada, ketentuannya dari GM Gas Domestik.”
              Diterangkan, isi dari gas itu sebetulnya standar, karena di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) itu otomatis. Jadi kalau sudah mencapai 3 kg, itu akan langsung lepas sendiri. “Kalau susut dalam tabung itu, tidak timbul dari penguapan tetapi akibat iklim. Karena kalau gas ini kalau dia mendapatkan pada suatu tempat yang dingin dia akan membeku. Karena itulah dipantangkan gas elpiji ini diletakan dilantai, harus diberi alas supaya tidak timbul kondisi temperatur yang berbeda itu akan membeku, otomatis yang keluar juga menjadi sedikit. Itu ada suatu proses yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pemakai. Kalau seandainya sudah mulai agak kurang itu dijemur dipanas matahari. Maksudnya untuk memanaskan si tabung supaya gas tadi yang beku menjadi cair terus menjadi gas kembali,” kata H. Sjahlan menegaskan.
             H. Sjahlan menambahkan, sebetulnya kebijakan konversi ini untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang dulu pengguna minyak tanah diganti di elpiji, bagi mereka yang dulu menggunakan minyak tanah di kasih secara cuma-cuma dari peme-rintah berupa elpiji, regulator sama slang. “Kualitas slang yang dilaksanakan itu apakah dicek atau tidak saya tidak tahu, tetapi pelaksananya adalah consultant yang ditunjuk oleh Pertamina kepada masyarakat, di tambah faktor kebiasaan dari konsumen karena mereka dari golongan yang biasa menggunakan minyak tanah dirubah menjadi itu memang tidak mudah. Memang kualitas dari regulator dan slang itu juga kurang baik, apalagi dengan adanya dalam waktu sekian cepat untuk memasang, sehingga dari produsen juga ma-sang slang seenaknya. Kita nggak ngerti, bisa-bisa aja berakibat kela-laian seperti itu.  Yefri

Ibu Negara, Ani Susilo Bambang Yudhoyono :

Lima Pilar Untuk Majukan Indonesia

           Banda Aceh, INA-INA.

         Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa ada lima pilar untuk memajukan Indonesia sejalan dengan visi dan misi Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu II, yakni pintar, sehat, hijau, kreatif, dan peduli," kata Ibu Negara dalam pertemuan dengan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)," ungkap Ketua DPD Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Provinsi Aceh Nurul Akmal dari Jakarta, Minggu.
          Nurul Akmal merupakan peserta dari provinsi Indonesia bagian barat, yang mendapat kesempatan berdialog secara langsung dengan Ibu Negara. Nurul Akmal menyampaikan masalah kesehatan, ada penderita gizi buruk, angka kematian ibu, masalah pemasungan pada penderita sakit jiwa.
          Ibu Negara dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma DPR RI Cisarua Bogor , mengatakan, kelima pilar tersebut perlu diwujudkan dalam upaya memajukan anak bangsa negeri ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat di seluruh Indonesia.
          "Pertama, Indonesia pintar dengan moto gemar membaca meraih prestasi. Kedua, bangsa sehat negara kuat, ketiga Indonesia hijau dengan ajak mari selamatkan bumi kita, keempat Indonesia kreatif dan kelima Indonesia peduli," kata Ibu Ani seperti dikutip Nurul Akmal.
         Dalam hal ini, Ibu Negara juga mengatakan, peran PDRI harus maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi warga yang dipasung karena menderita sakit jiwa, kata Nurut Akmal meniru ucapan Ani SBY.
          Pada kesempatan itu, Ketua DPD PDRI provinsi yang dilanda bencana alam gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 itu juga melaporkan kepada ibu Negara bahwa organisasi yang baru dibentuk akhir Mei 2010 tersebut sudah terbentuk di 23 kabupaten/kota di Aceh.
           Ibu Ani SBY mengadakan pertemuan di Cikeas dan dihadiri Wakil Ketua MPR Melani Suharli, Ibu Hadi Utomo, istri-istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua Umum PDRI Titiek Budi Santoso, Ketua DPD PDRI dan Ketua DPC PDRI seluruh Indonesia.
         "Saya kira, pesan Ibu Negara terkait kemajuan yang merupakan visi dan misi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu penting dan perlu kita dukung sebagai upaya mewujudkan cita-cita pendiri Negara tercinta ini di masa mendatang," demikian Nurul Akmal. Tim R